Namaku Lina, seorang guru honorer bahasa Jerman di sekolah kecil yang nyaris dilupakan peta. Sekolahku berdiri di atas tanah berbukit, jauh dari jalan raya utama. Untuk mencapainya, aku harus menempuh 60 kilometer sekali jalan dari rumahku di kota kecil, melewati jalanan rusak, jembatan kayu, dan lumpur merah yang berubah jadi kubangan bila hujan turun.
Setiap pagi pukul lima, aku berangkat dengan motor tua milik suamiku. Helmku sudah retak di sisi kanan, dan jas hujanku penuh tambalan. Aku berangkat sambil membawa bekal nasi bungkus dan sebotol air, berharap bisa tiba sebelum bel berbunyi. Di tengah jalan, aku sering berpapasan dengan truk kayu atau ibu-ibu penjual sayur. Kadang mereka melambai dan berkata, “Bu Guru, masih semangat ya!” Aku tersenyum. Walau mereka tak tahu, semangatku sering habis bahkan sebelum sampai sekolah.
Namun begitu aku tiba dan melihat wajah-wajah polos muridku, semua lelah itu menguap. Kelas kami hanya berisi delapan anak. Ada yang datang tanpa sepatu, ada yang membawa buku dari tahun lalu. Tapi mereka selalu bersemangat saat aku berkata, “Guten Morgen, Kinder!” Mereka menjawab serentak dengan logat khas timur yang hangat: “Guten Morgen, Frau Lina!” Bahasa Jerman bagi mereka seperti sihir kecil dari dunia jauh yang tak mereka kenal. Kadang mereka tertawa saat aku mengucap kata schön atau danke schön. Tapi dari tawa itulah aku belajar arti sederhana dari kebahagiaan — yaitu melihat seseorang memahami satu kata baru hari ini.
Namun, ada hal lain yang tak bisa aku pahami hingga kini: kenapa hak kami, guru-guru bersertifikat, harus terus tertunda. Sejak tanggal 21 Oktober, data kami sudah diverifikasi. Kami sudah menunggu berbulan-bulan. Katanya, validasi tahap akhir sedang berlangsung. Tapi sampai akhir bulan, belum ada kabar. Belum ada tanda-tanda pencairan.
Aku pernah bertanya di grup WA para guru, “Apakah ada yang sudah cair?” Jawabannya seragam: belum. Salah satu rekan menulis dengan getir, “Mungkin uangnya masih di deposito, Bu, biar bunganya bertambah.” Kami tertawa—tapi itu tawa yang pahit.
Suamiku kadang berkata, “Mungkin memang begitu sistemnya, Lin. Sabar saja.” Tapi bagaimana bisa sabar kalau setiap hari aku menempuh 120 kilometer pulang pergi, membeli bensin dengan uang sendiri, sementara dapur semakin sunyi dari aroma nasi hangat?
Bulan lalu, anakku sakit. Aku harus meminjam uang ke koperasi sekolah untuk membeli obat. Rasanya perih—bukan karena harus berutang, tapi karena merasa tak berdaya. Aku sudah mengajar 24 jam seminggu, tapi katanya tidak boleh menambah jam, sebab sekolahku termasuk kategori “rombel kecil”. Kalimat itu seperti palu: keras dan tak bisa digugat. Aku tahu aturan adalah aturan. Tapi di mana keadilan kalau aturan hanya menguntungkan yang besar dan menyingkirkan yang kecil?
Suatu hari, kami dipanggil ke kantor dinas. Katanya untuk sosialisasi sistem baru pencairan TPG. Petugas berdasi menjelaskan panjang lebar dengan slide PowerPoint dan istilah teknis yang sulit kami cerna. “Validasi kini berlapis, agar tidak ada kesalahan data,” katanya. Aku mengangkat tangan pelan. “Pak, bagaimana kalau datanya sudah benar tapi pencairannya tetap lambat?” Beliau tersenyum simpul. “Sabar, Bu. Semua sedang diproses. Kita harus percaya sistem.”
Sabar. Kata itu terdengar seperti doa wajib bagi guru-guru kecil seperti kami. Tapi sampai kapan kesabaran harus jadi perisai untuk ketidakadilan?
Malam hari, aku duduk di depan jendela, menatap cahaya dari rumah-rumah tetangga yang tampak hangat. Di meja, sertifikat pendidik yang dulu kukejar dengan susah payah masih terlipat rapi dalam map biru. Untuk mendapatkannya, aku harus kuliah lagi, membayar biaya modul, menulis portofolio, dan menempuh ujian kompetensi yang berat. Semua kulakukan demi satu keyakinan: bahwa setelah sertifikasi, kehidupan akan lebih baik.
Namun nyatanya, sertifikat itu kini hanya seperti piagam kehormatan tanpa makna ekonomi. Aku masih honorer. Masih menunggu hak yang katanya sudah dijamin undang-undang.
Beberapa hari kemudian, berita di televisi menayangkan sidang DPR. Para anggota dewan memperdebatkan tunjangan transportasi baru untuk mereka. Jumlahnya membuatku terdiam. Hanya satu tunjangan mereka bisa menanggung biaya hidupku setahun. Aku bertanya dalam hati: “Apakah mereka tahu bagaimana rasanya menunggu hak yang tak kunjung tiba?” Aku tak membenci mereka. Aku hanya ingin mereka mengerti. Bahwa di balik papan tulis yang penuh kapur, ada manusia yang menanggung sabar dengan getir.
Suatu pagi, muridku, Nanda, datang dengan wajah cerah. “Bu, nanti kalau besar saya mau jadi guru kayak Ibu!” Aku tersenyum getir. “Kenapa mau jadi guru, Nak?” “Karena guru itu sabar dan pintar.” Kata-kata polos itu menembus hatiku seperti cahaya. Seketika aku malu pada diriku sendiri yang hampir putus asa. Mungkin inilah alasan Tuhan belum mengizinkan TPG-ku cair — agar aku belajar lagi tentang makna pengabdian yang sejati.
Aku sadar, perjuangan ini bukan hanya tentang uang. Ini tentang mempertahankan api kecil di dada agar tetap menyala, meski angin birokrasi terus berhembus.
Malam itu, aku menulis lagi di buku harianku: “Guru adalah profesi yang menuntut segalanya: waktu, tenaga, kesabaran, bahkan harga diri. Tapi jarang memberi jaminan bahwa semua itu akan dibalas dengan adil. Kami diminta profesional, disiplin, inovatif. Tapi hak kami sering ditunda, dilapisi, diproses, divalidasi, diundur. Mungkin memang nasib guru adalah menunggu. Tapi menunggu bukan berarti menyerah. Menunggu juga bisa jadi bentuk perlawanan paling tenang.”
Aku menutup buku itu sambil tersenyum tipis. Di luar, suara jangkrik bersahutan. Di hatiku, ada harapan kecil: Semoga suatu hari nanti, hak tidak lagi menunggu giliran di meja birokrasi, dan guru tidak lagi menunggu kabar yang datang seperti hujan di musim kemarau.
Posting Komentar
Posting Komentar